Taiwan Pada Masa Chiang Kai Shek

Taiwan Pada Masa Chiang Kai Shek

Taiwan memiliki sistem politik yang berbeda dengan sitem politik di RRC, menggunakan asas demokrasi dan liberalisme yang umum digunakan negara -negara barat. Republik Cina yang dipimpin oleh Chiang Kai Shek yang berhaluan nasionalis kalah dari perang saudara dengan Partai Komunis Cina (Zhongguo Gongchandang) pimpinan Mao Zedong dan mundur ke Taiwan. Mao Zedong kemudian memproklamirkan berdirinya negara baru Republik Rakyat Cina di Beiping, yang kemudian diubah namanya menjadi Beijing dan selanjutnya ditetapkan sebagai ibukota negara baru tersebut. Mao Zedong mendeklarasikan Republik Rakyat Cina dan mendirikan sebuah Negara komunis. Pemerintahan nasionalis Kuomintang berpindah dari Cina Daratan karena kalah perang terhadap pasukan komunis, maka Chiang Kai Shek menerapkan sistem pemerintahan darurat dengan asas tunggal satu partai Kuomintang (KMT). Keadaan darurat ini guna mempersiapkan diri dalam merebut kembali daratan Cina. Dalam situasi ini, terjadi pembatasan kegiatan pers politik dan pembungkaman kaum oposisi yang justru banyak berpengaruh di kalangan penduduk Taiwan asli. Keadaan ini berlaku sampai Chiang Kai Shek wafat.

Sejak Oktober 1949, Taiwan terus berusaha memisahkan diri dari Cina. Usaha yang dilakukan oleh Taiwan yaitu Pragmatic Diplomacy yang dijalankan Taiwan memperlihatkan keinginan untuk melepaskan diri dari Cina. Taiwan giat membuka hubungan diplomatik dengan berbagai negara di Afrika ataupun memberi bantuan dana kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diterjemahkan oleh Beijing sebagai keinginan untuk mendirikan negara terpisah. Taiwan selanjutnya mencoba kembali untuk menjadi anggota PBB, akan tetapi gagal setiap kali mencoba karena Cina menghalanginya. Cina berusaha mengedepankan Dasar Satu Cina yang dipromosikan oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok di Cina Daratan di samping melakukan tekanan ekonomi dan diplomatik kepada Taiwan.

2.2 Kembalinya Hongkong kepada RRC

           . Pada tahun 1911 terjadi Revolusi yang pertama di Cina dimana terjadi pergantian kekuasaan dari kerajaan menjadi republik dan merupakan akhir dari kerajaan Manchu. Kaisar menyerahkan kekuasaan pada tanggal 12 februari 1912 kepada rakyat Cina yang diwakili oleh kaum nasionalis. Setelah Perang Dunai pertama sitem komunis masuk ke Cina yang diakibatkan dari anti imperialis. Ajaran Marxisme – Leninisme menjadi suatu gagasan untuk menuju kehidupan politik yang baru. Komunisme bukan merupakan kekuatan yang dominan di Cina, karena sbelumnya sudah terdapat kekuatan Nasionalis yang telah menggerakan revolusi pertama. Nasionalisme dan komunisme merupakan masalah dalm negeri Cina, sedang masalah luar negeri keduanya harus menghadapi bangsa narat dan Jepang.

            Dalam konferensi Kairo 1943 dibahas siapa yang berhak atas Hogkong, Presiden Amerika Serikat Roosevelt secara pribadi menawari Chiang Kai Shek atas teritorial Hongkong bila mau bergabung Mao Tze Tung melawan Jepang. Sedang pajabat kolonial Inggris Franklin Gimson menuntut warganya agar tidak mau disingkirkan begitu saja, ketika perang dunia II tahun1945 berakhir Gimson mewakili Ratu menerima kekalahan Jepang, dengan begitu Hongkong jatuh kembali ketangan Inggris.

            Dengan berakhirnya perang dunia II, Cina kembali disibukan oleh masalah dalm negeri berkaitan dengan keberadaan dua kekuatan di Cina yaitu Nasionalis dan Komunis, ketegangan keduanya berlanjut dengan terjadinya perang saudara antara tahun 1945 – 1949. Perang berakhir dengan kekalahan dipihak nasionalis yang kemudian menyingkir ke Taiwan, sedang komunis memproklamasikan Republik Rakyat Cina tanggal 1 Oktober 1949.Usaha untuk menciptakan kemerdekaan dan penyatuan bangsa yaitu dengan mempertahankan kekuasaan pusat atas apa yang dipandang sebagai wilayah nasional. Pada tahun 1950-an Cina berhasil menyatukan Cina daratan yang terpisah akibat imperialisme Barat, dan selanjutnya Cina harus menyatukan kembali wilayah Hongkong, Macao, dan Taiwan. Bila di hitung jangka waktu 99 tahun sejak disewanya New Teritories tahun 1898 oleh Inggris maka Hongkong kembali pada tahun 1997, pada tahun 1982 Perdana Menteri Inggris Margareth Theacher berkunjung ke Cina untuk menbicarakan masalah Hongkong namun belum mendapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Selama dua tahun isu pengembalian Hongkong semakin menarik perhatian, terutama bagi warga Hongkong.

Pengembalian Hongkong dan Taiwan dalam kedudukan Cina merupakan usaha RRC untuk membangun kembali Cina Raya, dimana Cina mulai bangkit sejak tahun 1949 dan sejak di akuinya kedaulatan RRC oleh Negara – Negara Barat. Hongkong dan Taiwan memiliki kesamaan yakni menjadi wilayah yang strategis dalam perdagangan internasional sehingga Cina perlu untuk menyatukan kembali kedua wilayah itu baik dalam politik maupun ekonomi.

·         Dalam bidang politik Hongkong merupakan awal dari penghinaan terhadap kekaisaran Cina pada tahun 1942dan pernyataan kembali Hongkong merupakan usaha untuk mengakhiri penghinaan selama 155 tahun,

·         Dalam bidang ekonomi Hongkong merupakan kota perdagangan nomor tiga di dunia setelah New York dan London.

·         Dalam bidang politik, Taiwan merupakan wilayah yang sah dari Cina yang memisahkan diri karena perbedaan pandangan dalam politik, Taiwan juga merupakan hambatan bagi hubungan Cina dengan Amerika Serikat.

·         Dalam bidang ekonomi Taiwan juga merupakan kota perdagangan yang besar di kawasan Asia. Dengan penyatuan kembali Hongkong dan Taiwan maka Cina akan lebih mudah menjadi kekuatan besar di Asia Pasifik.

Taiwan merupakan wilayah yang paling sulit untuk disatukan kembai dengan Cina karena konflik Taiwan berbeda dengan Hongkong. Taiwan merupakan wilayah yang di kuasai oleh kelompok Nasionalis yang pernah memimpin Cina sebelum tahun 1949 dan tetap menyerukan bahwa Komunis adalah pemerintah Nasional Cina yang sah. Sedangkan bagi RRC merasa bahwa Taiwan secara hukum adalah wilayahnya..

Dengan habisnya Sewa New Teritories pada tahun 1997, maka Hongkong dan Kowloon harus kembali juga kedalam kedaulatan Cina. Turut kembalinya Hongkong dan Kowloon, berkaitan dengan penyediaan air dan pemasokan makanan kedua daerah itu tergantung pada New Teritories dan dari Cina. Bila Hongkong dan Kowloon memaksa untuk tidak kembali ke Cina, dan Cina menghentikan pemasokan air dan makanan maka Hongkong dan Kowloon akan lumpuh total, bagi Inggris tidak ada alternative lain, kecuali menyerahkan ketiga wilayah tersebut kepada Cina.Selain meminta perpanjangan waktu sewa New Teritories yang kemudian di tolak oleh Cina, dalam perundingan Inggris juga mengusulkan Hongkong menjadi menjadi pelabuhan internasional yang bebas seperti sebuah negara yang berdaulat, usulan ini juga di tolak Cina atas dasar fakta historis bahwa Hongkong adalah wilayah Cina dan kedaulatan Cina atas Hongkong tidak bisa di ganggu gugat.

Perundingan pengembalian Hongkong kembali dilakukan oleh Inggris dan Cina tahun 1984. Maka disetujui dalam Deklarasi Beijing 26 September 1984 bahwa pengembalian Hongkong pada tanggal 1 juli 1997 dengan menerapkan One Country Ywo System ( Satu Negara Dua Sistem ), dimana Cina akan membiarkan sistem kapitalis di Hongkong setidaknya 50 tahun setelah tahun 1997.

Janji yang diberikan RRC untuk mempertahankan suatu status istemewa bagi Hongkong seperti waktu berada dibawah Inggris sampai abad dua puluh satu, mungkin masih dipercaya oleh orang Cina di Hongkong. Tetapi janji Cina tidak dapat dipercaya begitu saja karena kebijakan – kebijakan politik Cina dapat berubah secara tiba – tiba, hal inilah yang menjadi bagian keresahan warga Hongkong. Selama berada dibawah pemerintah Inggris, Hongkong dipimpin oleh seorang Gubernur yang langsung ditunjuk oleh Ratu Inggris. Untuk menggantikan puncak pimpinan Hongkong setelah kembalinya Hongkong ke Cina, pada tanggal 11 Desember 1996 Cina mengangkat Chief Executive sebagai pengganti gubernur. Kepala Ekskutif yang diangkat adalah Tung Chee-hwa menggantikan Gubernur Hongkong Chris Patte, Tung Chee-hwa akan mengawali tugasnya pada tanggal 1 Juli 1997.Terpilihnya Tung sebagai Chief Exxecutive tidak lepas dari hubungan dekat dengan presiden RRC Jiang Zemin, dengan kedekatanTung dengan RRC.

Pemerintah Cina bertekad untuk tetap mempertahankan Hongkong seperti yang telah dirintis Inggris, hal ini berkaitan dengan pembangunan ekonomi Cina yang dimulai oleh reformasi Deng Xiaoping, Hongkong akan memberi peran terhadap pertumbuhan perekonomian Cina yang telah menerapkan politik pintu terbuka sejak tahun 1978 yang di mulai di kota Guandang, pujian, Sanghai dan Senzhen yang berdekatan dengan Hongkong. Namun Hongkong tetap khawatir karena kebijaksanaan pemerintah Cina sejak awal tahun 1980 adalah khas kombinasi ekonomi dan politik, dalam bidang ekonomi diberi kelonggaran sedang dalam bidang politik tetap berpegang pada komunisme.

Tsang Yok Sing ketua partai aliansi demokrasi untuk Hongkong merasa optimis dengan tekad Cina untuk mempertahankan Hongkong seperti berada di bwah pemerintah Inggris. Sang berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi Hongkong ialah melalui pendekatan dan dialog dengan RRC. Hongkong tidak punya pilihan lain karena secara historis Hongkong harus kembali pada Cina pada tanggal 1 Juli 1997. Rakyat Hongkong seharusnya tidak perlu gelisah dengan kedatangan tentara pembebasan rakyat. Penempatan TPR di Hongkong menurut Basic Law yang menjadi konstitusi mini bagi Hongkong setelah penyerahan kedaulatan dari Inggris, mewakili kepentingan kedaulatan Cina di Hongkong. Tugas TPR menurut dasar hukum Hongkong adalah bertanggungjawab atas pertahanan Hongkong, masalah luar negeri, menjaga stabilitas sosial dan masalah lain yang ditetapkan oleh undang-undang. TPR tidak bertanggungjawab terhadap pemerintah lokal Hongkong. Untuk keamanan dalam negeri secara penuh berada di tangan kepolisian dan pemerintah Hongkong. Namun, baik kepolisian maupun pemerintah Hongkong boleh mengajukan permohonan minta bantuan kepada komando militer Cina bila ada perusuhan sosial di dalam wilayah Hongkong atau bencana alam.

Bagi penduduk Hongkong dalam menyambut penyerahan kekuasaan Hongkong pada Cina, menjadi dua hal yang membingungkan, apakah harus menyambut penyerahan itu dengan cara gembira karena kembali ke pangkuan ibu pertiwi, atau sedih karena tidak menjadi bagian dari pemerintah Inggris yang telah memanjakan dengan kebebasan. Apapun alasan kekawatiran penduduk Hongkong setelah berada di bawah RRC tidak akan dapat mengubah keputusan pengembalian Hongkong pada tanggal 1 Juli 1997 karena sewa new teritories sudah habis dan sudah di setujui oleh Inggris dan Cina dalam deklarasi bersama pada tanggal 26 September 1984. Apapun perasaan penduduk Hongkong, pada malam penyerahan Hongkong mereka tetap larut dalam pesta besar. Para pemerhati politik internasional menyambut kembalinya Hongkong dalam RRC, bagi peristiwa paling besar pada abad ke-20. Upacara penyerahan Hongkong pada Cina berlangsung pada tengah malam tanggal 30 Juni 1997, 4000 tamu terhormat dari dalam maupun luar negeri hadir atas undangan Inggris dan Cina. Delegasi inggris sebagai pihak yang akan menyerahkan kedaulatan dipimpin oleh pangeran Charles dengan anggota Perdana Menteri Tony Blair, menteri luar negeri Cook, mantan gubernur Hongkong Chris Patten dan komandan tentara Inggris mayor jenderal Bryan Dutton. Dari pihak Cina dipimpin oleh presiden Jiang Zemin dengan anggota perdan menteri Li Peng, Menteri Luar negeri Qian Qichen, komandan garnisun dan tentara pembebasan rakyat jenderal Liu Zhenwu, dan kepala eksekutif Tung Che-Hwa.

Dalam upacara penyerahan, yang pertama memberitahukan pidato adalah pangeran Charles, dalam pidatonya pangeran Charles menekankan pada perubahan yang berkesinambungan yang berarti Hongkong sebagai wilayah administrasi khusus di bawah RRC akan terus dengan sistem ekonomi dan gaya hidup seperti sebelumnya. Bagi Inggris hari penyerahan Hongkong merupakan saat-saat perpisahan yang menyedihkan, Inggris telah membangun Hongkong dari daerah yang tandus menjadi kota pelabuhan yang besar dan akhirnya harus dikembalikan kepada Cina karena kontrak sewanya telah habis. Sebaliknya bagi Cina, merupakan saat untuk berpestapora dan bergembira karena kembalinya hak atas pulau yang sudah lama dikuasai imperialis barat.

Bagi Cina Hongkong merupakan aib sejak Inggris memaksa Cina menandatangani perjanjian Nanking 1842. Kembalinya Hongkong pada tanggal 1 Juli 1997 bukan sekedar bersatunya kembali Hongkong melainkan sekaligus merupakan symbol pulihnya kehormatan nasional Cina dan awal terwujudnya impian Cina Raya.

Sukses dalam mengambil alih Hongkong menjadikan RRC percaya diri bahwa pada akhirnya akan bisa menyatukan seluruh wilayah Cina. Sukses ini akan mengacu pada pengembalian Macao dan Taiwan. Kembalinya Macao tidak terlalu Sulit karena Portugis telah menyetujui pengembalian Macao pada tahun 1999. Yang paling sulit disatukan adalah Taiwan, sehingga sukses pelaksanaan prinsip satu Negara dua sitem akan dapat menarik Taiwan untuk bersatu dengan Cina.

            Bagi Cina kembalinya Hongkong dapat memberi dukungan untuk memperkuat posisi Cina di kawasan Asia Timur. Impian kebangkitan seperti jaman kekaisaran, sebagai negara yang di kagumi oleh negara – negara lain sudah mulai disiapkan sejak kemenangan system komunis pada tahun 1949. Ditambah lagi dengan perubahan kebijakan tahun 1987 oleh ketua Partai Komunis Deng Xiaoping dengan empat modernisasa dalam bidang pertanian, industri, tekhnologi, dan pertahanan dan kebijakan pintu terbuka, Cina mulai mengejar ketinggalan dari negara – Negara maju.

            Kembalinya Hongkong sebagai kota perdagangan yang maju akan memberi pemasukan bagi Cina, waktu reunifikasi Hongkong sangat tepat karena Cina memerlukan bantuan dana untuik mngembangkan empat modernisasi dan sumbangan devisa dari Hongkong akan sangat bermanfaat bagi Cina. Hongkong merupakan tempat perekonomian paling bebas, tempat yang pendapatan perkapitanya terbesar kedua di dunia, tempat yang memiliki angka pengangguran paling kecil, dan tempat penyediaan investasi asing secara langsung. Dengan kekuatan ekonomi dan perdagangan Hongkong, Cina berharap akan dapat memacu kemajuan di zona – zona ekonomi khusus Cina yang berdekatan dengan Hongkong, yakni Shanghai, Fujian, Guandong, dan Senzhen.

Kekuatan ekonomi Hongkong yang sangat menguntungkan Cina sehingga tidak ada niat untuk mengubah sistem suatu negara dua sistem. Apabila Cina mengubah sistem satu negara dua sistem di Hongkong maka Cina akan mendapatkan rusaknya perekonomian Hongkong, sulitnya menarik Taiwan untuk bersatu dengan Cina, dan jatuhnya kehormatan Cina di mat dunia Internasional karena telah mengingkari Deklarasi Bersama pada tahun 1984.

Dengan kembalinya Hongkong berarti RRC akan lebih mudah untuk menggeser kekuatan Amerika Serikat di Asia Pasifik dan Cina akan dapat mewujudkan ambisinya untuk menjadi kekuatan militer regional. Dan apabila Cina telah mampu mewujudkan reunifikasi nasional maka Cina akan mendapatkan tambahan penduduk dari Taiwan, Hongkong dan Macao sehingga Cina yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia dan Cina akan dapat menguasai perekonomian pada abad ke-21.

2.3  Masa Depan Taiwan Setelah Hongkong Kembali ke RRC

Setelah melalui perundingan-perundingan selama kurang lebih 2 tahun, akhirnya pada tanggal 26 September 1984, pemerintah Inggris dan pemerintah RRC berhasil menyepakati sebuah deklarasi bersama tentang masa depan Hongkong setelah habis masa sewanya pada tanggal 30 Juni 1997. Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 1984 di Peking, PM Margaret Thatcher dan PM Zhao Ziang menandatanganinya.

Hasil perundingan Inggris – RRC mengenai masa depan Hongkong itu ditanggapi oleh pimpinan Koumintang di Taipei. Mereka yakin bahwa Taiwan akan menjadi target berikutnya saperti yang dikatakan oleh Peng Zhen tanggal 16 Juli 1982 di depan kongres nasional rakyat bahwa Hongkong,Taiwan dan Makao akan menjadi wilayah administrasi khusus (SAR) dibawah pimpinan Peking. Mereka menyatakan bahwa dengan berhasilnya RRC menguasai Hongkong tanpa mempergunakan senjata,Taiwan akan lebih mudah mendapat tekanan internasional untuk mengadakan perundingan dengan Peking dan memakai formula Hongkong. Meskipun demikian kebijakan pemerintah Nasioanalis adalah tetap tidak mau kompromi dengan Peking.

Dari analisa kejadian tersebut, didapati Timbulnya Masalah antara RRC dan Taiwan. yang pertama persoalan ini bermula sejak pecahnya perang saudara pada tanggal 12 April 1927, antara kaum nasionalis pimpinan Chiang Kai Shek dengan kaum komunis pimpinan Mao Tse Tung. Yang kedua, masalah Penyatuan Taiwan. Masalah penyatuan Taiwan dengan Cina daratan bagi Peking memang pasti alasannya,  yakni yang pertama ,bahwa secara simbolis penyatuan ini merupakan lambang keberhasilan revolusi komunis dan selama belum bersatu revolusi belum selesai hal ini menurut anggapan RRC. Yang kedua,secara strategis pulau taiwan akan meningkatkan posisi geo-politik RRC dikawasan pasifik barat,yang sekarang menjadi ajang pertarungan negara-negara besar.ketiga,keberhasilan menyatukan Taiwan ini merupakan suatu prestise tersendiri bagi para pemimpin RRC dari masa ke masa selalu berusaha untuk menyatukannya walau selalu gagal.

Sementara bagi Taiwan tampaknya masih tetap memegang prinsipnya.Taiwan tidak akan pernah sekallipun mau bersatu kembali dengan RRC.Taiwan tetap pada tujuan semula, apapun yang terjadi itu telah menjadi tekadnya.Dalam tahun 1983, Sun Tun-Suan yang pada waktu itu menjabat sebagai Perdana menteri Taiwan dalam pernyataannya mengatakan : ‘ Kami mengemban tugas penting yaitu: pertama membangun kembali ketahanan nasional dan kedua merebut kembali cina daratan ini merupakan kebijkan kami yang paling fundamental,tak bisa diubah. Bagi Cina komunis memperebutkan masalah perdamaian hanya semata-mata bentuk lain dari perang. Kami tak akan menanggapinya. Cina harus di satukan, merdeka, demokratis, bebas, progresif, terbuka dan damai. Bangsa Cina bersatu berdasarkan San Min Chu I nya Dr.Sun Yat Sen “.

Dimata Amerika Serikat,Taiwan memang mempunyai kedudukan Strategis,amat penting bagi Amerika Serikat, sebab:

1.             Taiwan dapat dikatakan Pro barat.hal ini jelas menguntungkan Amerika Serikat.

2.             Posisi Taiwan di Laut Cina Selatan sangat menguntungkan bagi Amerika Serikat. Dengan adanya pasukan Amerika Serikat disana ,akan terjaga jalur sumber daya, jalur perdagangan antar sekutu-sekutunya,misalnya Jepang,dan negara-negara lain. Mengingat kawasan ini merupakan jalur lalu lintas yang penting.

3.             Sistem sosial ekonominya seperti yang dinginkan Amerika Serikat yakni bebas.

4.             Adanya kekuatan Amerika Serikat di Taiwan bisa menjadi semacam peringatan bagi Uni Soviet yang kini sedang terlibat dalam pergumulan kekuatannya dengannya dikawasan ini,antara lain dengan ditempatkannya armada Uni soviet di Cham Renh Bey,Vietnam.

5.             Amerika Serikat pasti tak tega membiarkan sekutunya jatuh ke tangan komunis.

6.             Menjaga keseimbangan di kawasan ini.

Mayoritas rakyat Taiwan menginginkan status quo dan menolak tawaran unifikasi dari Republik Rakyat Tiongkok (Tiongkok Daratan) atau memerdekakan diri seperti yang dituntut banyak pihak. Taiwan menginginkan kebebasan dan perdamaian. Rakyat Taiwan menolak tawaran renifikasin dari Tiongkok Daratan walau dengan jaminan Taiwan akan tetap bebas sama seperti Makau dan Hong Kong.

Sementara itu, sebanyak 25,9 persen responden memilih mempertahankan status quo apapun alasannya. Sekitar 17,1 persen memilih status quo sekarang dan kemerdekaan menyusul, sedangkan 10,6 persen memilih status quo dan reunifikasi menyusul. Sementara itu, hanya 5,6 persen responden yang menginginkan kemerdekaan secepatnya, dan 1,4 persen memilih kembali bersatu dengan China sesegera mungkin.

Mengenai pembicaraan damai antara Taiwan dan Tiongkok, kedua negara telah menyepakati 15 perjanjian damai dan kerja sama, di antaranya kerja sama transportasi, kerja sama turisme¸ kerja sama pengamanan makanan, kerja sama dalam bidang layanan pos, kerja sama dalam pemberantasan kejahatan dan bantuan peradilan, kerja sama keuangan, kesepakatan kerja sama karantia dan inpseksi produk pertanian, kerja sama saling menghormati antarnelayan, dan kerja sama perlidungan atas hak atas kekayaan intelektual (HaKI). Respons masyarakat Taiwan atas 15 kesepakatan yang telah dibuat itu pun beragam. Menurut beberapa penelitian dan studi yang dilakukan, sebanyak 46,4 persen rakyat Taiwan menilai kesepakatan kedaua negara itu sangat tepat. Sebanyak 29,5 persen mengatakan terlalu cepat membuat kesepakatan dengan China, 14,4 persen mengatakan terlalu lambat, dan 9,7 persen mengaku tidak tahu sama sekali.

Hubungan Tiongkok Daratan dan Taiwan semakin membaik pasca kepemimpinan Presiden Ma Yng-jeau dan Partai Kuomintang. Ia mengakui hubungan kedua belah pihak selama ini memang sangat unik. ”Awalnya  tak ada kontak sama sekali, kemudian makin mendekat di bawah pemerintahan saat ini’.  Mulai terjalin hubungan ekonomi, perdagangan, dan pariwisata. Jutaan orang saling berkunjung.

BAB III PENUTUP

3.1 Simpulan

Taiwan memiliki sistem politik yang berbeda dengan sitem politik di RRC, menggunakan asas demokrasi dan liberalisme yang umum digunakan negara -negara barat. Republik Cina yang dipimpin oleh Chiang Kai Shek yang berhaluan nasionalis kalah dari perang saudara dengan Partai Komunis Cina (Zhongguo Gongchandang) pimpinan Mao Zedong dan mundur ke Taiwan. Mao Zedong kemudian memproklamirkan berdirinya negara baru Republik Rakyat Cina di Beiping, yang kemudian diubah namanya menjadi Beijing dan selanjutnya ditetapkan sebagai ibukota negara baru tersebut. Sejak Oktober 1949, Taiwan terus berusaha memisahkan diri dari Cina. Upaya-upaya dilakukan oleh Taiwan akan tetapi gagal setiap kali mencoba karena Cina menghalanginya. Cina berusaha mengedepankan Dasar Satu Cina yang dipromosikan oleh pemerintah Republik RakyatTiongkok.

Pengembalian Hongkong dan Taiwan dalam kedudukan Cina merupakan usaha RRC untuk membangun kembali Cina Raya, dimana Cina mulai bangkit sejak tahun 1949 dan sejak di akuinya kedaulatan RRC oleh Negara – Negara Barat. Hongkong dan Taiwan memiliki kesamaan yakni menjadi wilayah yang strategis dalam perdagangan internasional sehingga Cina perlu untuk menyatukan kembali kedua wilayah itu baik dalam politik maupun ekonomi. Perundingan pengembalian Hongkong kembali dilakukan oleh Inggris dan Cina tahun 1984. Maka disetujui dalam Deklarasi Beijing 26 September 1984 bahwa pengembalian Hongkong pada tanggal 1 juli 1997 dengan menerapkan One Country Ywo System ( Satu Negara Dua Sistem ), dimana Cina akan membiarkan sistem kapitalis di Hongkong setidaknya 50 tahun setelah tahun 1997.

Setelah melalui perundingan-perundingan selama kurang lebih 2 tahun, akhirnya pada tanggal 26 September 1984, pemerintah Inggris dan pemerintah RRC berhasil menyepakati sebuah deklarasi bersama tentang masa depan Hongkong setelah habis masa sewanya pada tanggal 30 Juni 1997. Taiwan masih tetap memegang prinsipnya.Taiwan tidak akan pernah sekallipun mau bersatu kembali dengan RRC. Dan mengenai perdamaian antara Taiwan dan Tiongkok, kedua negara telah menyepakati 15 perjanjian damai dan kerja sama. Hubungan Tiongkok Daratan dan Taiwan semakin membaik pasca kepemimpinan Presiden Ma Yng-jeau dan Partai Kuomintang.